Foto. Juru bicara Banggar DPRD Gumas Yulius Agau.(Jendela Kalteng/njh)
Kuala Kurun,Jendela Kalteng
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunung Mas (Gumas) melontarkan sederet catatan tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Mulai dari kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan kesehatan, sektor pendidikan hingga peran camat menjadi sorotan utama legislatif.
Catatan strategis tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar, Yulius Agau, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Senin (6/7/2026). Menurutnya, pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang harus segera ditindaklanjuti demi memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Gumas.
Banggar mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkasb) Gumas kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Namun, Yulius yang pernah menjadi Sekretaris DPRD Gumas itu menegaskan bahwa raihan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Sebaliknya, prestasi tersebut harus menjadi pemacu untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Banggar juga memberi perhatian serius terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab Gumas didesak segera menuntaskan penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari sejumlah perusahaan besar swasta yang masih menunggak kewajiban pajak. Selain itu, percepatan penyelesaian administrasi Hak Guna Usaha (HGU) dinilai menjadi langkah penting agar potensi penerimaan daerah tidak terus hilang.
Di sektor kesehatan, Banggar meminta manajemen RSUD Kuala Kurun segera melakukan pembenahan ruang rawat anak agar lebih bersih, nyaman, aman, dan layak bagi pasien. Dinas Kesehatan juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap puskesmas yang masih mengalami kekurangan dokter, memastikan pelayanan tetap berjalan optimal, serta mengawasi pengelolaan stok obat agar tidak lagi terjadi kekosongan yang dapat merugikan masyarakat.
Perhatian serupa diberikan pada sektor pendidikan. Banggar meminta pemerintah daerah menuntaskan legalitas tanah sekolah sebelum menerapkan kebijakan regrouping sehingga aset daerah memiliki kepastian hukum. Anggaran pendidikan juga diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Menjelang tahun ajaran baru, Banggar secara khusus mengingatkan Dinas Pendidikan agar memperketat pengawasan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pelaksanaan MPLS harus berlangsung secara edukatif, kreatif, humanis, serta bebas sepenuhnya dari praktik perpeloncoan maupun tindakan yang berpotensi merugikan peserta didik.
Tak berhenti di situ, Banggar juga meminta para camat lebih aktif menjalankan fungsi koordinasi di wilayah masing-masing. Persoalan infrastruktur, keberadaan portal liar, hingga berbagai persoalan sosial diminta segera ditangani melalui koordinasi lintas sektor. Camat juga diharapkan rutin turun ke lapangan, memantau perkembangan di wilayahnya, dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemerintah kabupaten sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat, tepat, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Banggar DPRD Gumas berharap pertanggungjawaban APBD tidak sekadar menjadi laporan administratif, tetapi menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan pendapatan daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Gumas.(njh)
