Foto. Ketua DPRD Gunung Mas, Binartha.(Jendela Kalteng/njh)
Kuala Kurun,Jendela Kalteng
Ketua DPRD Gunung Mas (Gumas), Binartha, melontarkan kritik keras terhadap masih berulangnya pemadaman listrik di wilayah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) , khususnya di Kota Kuala Kurun. Persoalan yang terus terjadi ini dinilai bukan lagi sekedar gangguan teknis, melainkan telah berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dunia usaha, hingga laju perekonomian daerah.
Binartha menegaskan, masyarakat berhak menikmati pasokan listrik yang stabil sekaligus memperoleh informasi yang jelas setiap kali terjadi penghentian aliran listrik. Ia menilai praktik pemadaman tanpa pemberitahuan sebelumnya hanya akan menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“PLN harus memberikan pemberitahuan lebih awal kepada masyarakat setiap kali akan dilakukan pemadaman listrik. Jangan sampai warga dibuat bingung karena listrik tiba-tiba padam tanpa ada penjelasan,” tegas Binartha dalam siaran pers yang diterima jendelakalteng.,co.id Senin (29/6/2026).
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, pelayanan publik yang profesional tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga keandalan pasokan listrik, tapi juga dari keterbukaan informasi kepada pelanggan. Karena itu, ia meminta PLN menjadikan komunikasi kepada masyarakat sebagai bagian dari standar pelayanan yang wajib dipenuhi.
Tak hanya mengkritisi PLN, Binartha juga mengajak para wakil Kalimantan Tengah yang duduk di DPR RI maupun DPD RI agar lebih serius memperjuangkan persoalan kelistrikan di Bumi Tambun Bungai. Menurutnya, kebutuhan listrik yang andal sudah menjadi tuntutan utama bagi daerah yang terus berkembang.
Binartha menegaskan, Kalimantan Tengah layak memperoleh perhatian dan prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Terlebih, provinsi ini memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penghasil bahan baku yang menopang kebutuhan pembangkit listrik nasional.
“Kalimantan Tengah harus mendapat perhatian dan diprioritaskan, karena Kalimantan Tengah adalah penghasil bahan baku untuk listrik. Sudah seharusnya masyarakat di daerah ini menikmati pasokan listrik yang andal dan berkualitas,” tandas Binartha.
Lebih jauh, Binartha mendesak PLN Kuala Kurun agar meningkatkan transparansi kepada publik setiap kali terjadi pemadaman. Ia meminta seluruh informasi disampaikan secara terbuka melalui media massa maupun kanal resmi perusahaan, mulai dari penyebab gangguan, wilayah yang terdampak, hingga estimasi waktu pemulihan layanan.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bentuk tanggung jawab kepada pelanggan sekaligus langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PLN.
“Jelaskan kepada masyarakat secara terbuka apa penyebab pemadaman itu. DPRD dan masyarakat berhak mengetahui agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah publik,”tukas Binartha.
Sikap tegas Ketua DPRD Gumas tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan listrik kini tidak lagi bisa dipandang sebagai gangguan rutin semata. Masyarakat berharap adanya langkah konkret dari PLN maupun dukungan pemerintah pusat agar pasokan listrik di Kabupaten Gumas benar-benar andal, berkualitas, dan tidak lagi menghambat aktivitas maupun pertumbuhan ekonomi daerah.(njh)
