KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur dari seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap arahan pemerintah pusat, khususnya terkait pengendalian inflasi dan dukungan terhadap program nasional.
Hal tersebut disampaikan Bupati usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, pada Selasa (2/9/2025).
Kegiatan nasional tersebut juga dirangkaikan dengan pembahasan mengenai evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta penyampaian arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang berbagai isu strategis terkini di tanah air.
Dalam arahannya, Bupati Saiful menugaskan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Katingan untuk segera menjadwalkan rapat lanjutan internal sebelum tanggal 4 atau 5 September 2025. Rapat itu akan menjadi forum penting bagi seluruh perangkat daerah guna membahas langkah persiapan menjelang kunjungan Wakil Menteri ke Kabupaten Katingan yang dijadwalkan pada 10 September mendatang.
“Koordinasi dan langkah tindak lanjut harus segera dilakukan agar kita benar-benar siap menyambut kunjungan tersebut. Selain itu, arahan pemerintah pusat perlu diterapkan dengan serius di tingkat daerah agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Bupati Saiful.
Rakor yang diikuti oleh seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia ini menyoroti sejumlah isu strategis, di antaranya upaya menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok, percepatan realisasi program perumahan rakyat, serta antisipasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi di daerah.
Melalui forum ini, pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Bupati Saiful menegaskan bahwa Pemkab Katingan siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar berbagai kebijakan strategis dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah selalu sejalan dengan kebijakan nasional, terutama dalam hal pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
(tr)
