JAKARTA – Bupati Katingan, Saiful, bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Christian Rain dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Katingan, Yobie Sandra, melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia beserta jajaran di Rumah Jabatan Menteri, Selasa (9/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi itu menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Katingan untuk menyampaikan sejumlah persoalan penting terkait pengelolaan lingkungan dan kehutanan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saiful menyoroti beberapa isu yang selama ini menjadi perhatian utama Pemkab Katingan. Salah satunya adalah belum diterimanya Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) sejak tahun 2018. Padahal, Katingan dikenal sebagai salah satu daerah dengan kontribusi besar dalam menjaga kelestarian hutan tropis di Kalimantan Tengah yang menjadi bagian dari paru-paru dunia.
“Sudah tujuh tahun lamanya daerah kami tidak menerima DBH-DR, padahal peran Katingan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan nasional sangat signifikan,” ujar Saiful di hadapan Menteri.
Selain masalah dana reboisasi, Bupati juga menyoroti keterbatasan ruang terbuka untuk pembangunan di wilayahnya yang hanya mencapai 12,56 persen dari total luas Kabupaten Katingan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi upaya pemerintah daerah dalam memperluas pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengembangan kawasan permukiman yang ramah lingkungan.
Sebagai solusi, Saiful mengusulkan pembentukan Taman Hutan Raya (Tahura) di Katingan. Keberadaan Tahura diharapkan dapat menjadi model pengelolaan hutan terpadu, yang tidak hanya menjaga konservasi alam, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.
Isu lain yang turut dibahas adalah mekanisme perdagangan karbon (carbon trading) yang sudah berjalan di wilayah Katingan melalui proyek berskala internasional. Bupati menilai, hingga kini masyarakat lokal belum merasakan manfaat ekonomi yang signifikan dari kegiatan tersebut. Pemerintah daerah, katanya, berharap adanya mekanisme yang lebih adil dan transparan agar keuntungan dari program karbon dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan.
Tak kalah penting, Bupati juga mengangkat persoalan pengelolaan Hutan Lindung Sebangau yang memerlukan dukungan kuat dari pemerintah pusat. Menurutnya, pengelolaan kawasan lindung harus melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan masyarakat, agar pemanfaatannya tetap lestari tanpa mengorbankan keutuhan ekosistem.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan Kementerian Kehutanan. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang mendorong pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali potensi daerah, termasuk melalui sektor kehutanan dan lingkungan, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan aspek kelestarian.
“Kami datang dengan semangat membangun komunikasi yang konstruktif. Harapannya, ada solusi konkret dari pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya alam sekaligus menjaga keberlanjutan hutan Katingan,” tutur Saiful.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Katingan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak daerah, memperkuat tata kelola kehutanan yang berkeadilan, serta memastikan pengelolaan lingkungan dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
(tr)
