Foto. Wabup Gumas Efrensia L.P Umbing.(Jendela Kalteng/nh)
Kuala Kurun,Jendela Kalteng
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) berkomitmen kuat untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi, mengingat pencegahan itu yang terbaik.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Gumas Efrensia L.P Umbing usai mengikuti secara virtual peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 di Ruang Rapat Lantait 1 Kantor Bupati Gumas,Rabu (5/3/2025).
Peluncuran indikator MCP digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta.
“Sudah ada dibuatkan delapan area intervensi utama tetap menjadi fokus sasaran pencegahan korupsi, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak daerah,”kata Efrensia.
Dijelasnya, delapan area intervensi itu merupakan bidang-bidang yang berpotensi untuk terjadinya korupsi.Untuk pencegahan korupsi di area itu,dibuatlah cara-cara untuk mencegahnya.
“Misalnya melalui pembayaran non tunai, semua pelayanan menggunakan aplikasi,perizinan berusaha sudah melalui OSS (Online Single Submission),pengadaan barang dan jasa diusahakan menggunakan e-catalog. Ini semua untuk mencegah adanya kontak-kontak secara fisik,sehingga mencerah terjadinya korupsi, mengurangi kesempatan-kesempatan untuk korupsi,”tutur Efrens.
Dia berujar, adanya kesempatan itu yang berusaha untuk dihilangkan,sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk korupsi.
“Kalau untuk tidak ada sama sekali, ya itu butuh waktu yang lama. Paling tidak kan kita semakin mengurangi yang pada akhirnya tidak ada lagi kesempatan untuk korupsi,”ucap Efrens.
Kepada kepala perangkat daerah yang mengikuti kegiatan itu, Efrens mengingatkan untuk mentaati apa yang sudah disampaikan. Bukan cuma mendengar,tapi bagaimana melakukan apa yang sudah disarankan oleh KPK.
Kegiatan diawali dengan doa, dilanjutkan sambutan Dirjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya. Kemudian sambutan dari Deputi PPKD BPKP Raden Suhartono. Dilanjutkan sambutan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Didik Agung Widjanarko.
Selanjutnya arahan cukup panjang lebar dari Ketua KPK Setyo Budiyanto. Ia mengatakan,MCP ini bukan hanya sebagai center pencegahan, tapi kita harus menjadikan MCP sebagai monitoring, controling, survelance dan prevention.
Menurut Setyo,pencegahan korupsi oleh kepala daerah dapat dilakukan melalui pendekatan secara sistem,peluang dan regulasi. Regulasi yang sudah dia minta dicek kembali. Jangan sampai regulasi itu justru menghambat kemajuan sebuah daerah.(nh)
