Rakor Di Disdik Kalteng membahas terkait evaluasi Sekolah Gratis yang sudah berjalan. (Jendela Kalteng)MMC Kalteng)
Palangka Raya, Jendela Kalteng
NòPemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus menjaga komitmen menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satunya diwujudkan dengan memastikan Program Sekolah Gratis tetap berjalan melalui penguatan tata kelola pendanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan BOS Daerah (BOSDA).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi daring yang digelar Disdik Kalteng bersama pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalteng, Sabtu (17/1/2026).
Kegiatan yang diikuti lebih dari 400 peserta ini juga membahas evaluasi pelaksanaan Sekolah Gratis serta penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai unit pendukung layanan pendidikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Gratis sepanjang 2025 menunjukkan komitmen nyata sekolah dalam mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.
Sejumlah satuan pendidikan bahkan telah membebaskan peserta didik sepenuhnya dari pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dengan mengoptimalkan pendanaan BOSP dan BOSDA.
Meski demikian, Reza mengakui masih terdapat sekolah yang menerapkan skema subsidi silang. Dalam skema tersebut, peserta didik dari keluarga mampu tetap dikenakan BPP, sementara siswa dari keluarga kurang mampu dibebaskan dari pungutan.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk keadilan sosial yang perlu dipahami bersama.
“Langkah ini patut kita apresiasi. Pendidikan selalu menjadi perhatian publik, sehingga setiap kebijakan harus dilaksanakan secara bijak, transparan, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Reza juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan. APBD Provinsi Kalteng yang sebelumnya berada di kisaran Rp10,2 triliun kini menurun menjadi sekitar Rp5,3 triliun, sehingga berdampak pada alokasi anggaran pendidikan yang berkurang hampir 45 persen.
Kendati menghadapi keterbatasan anggaran, Disdik Kalteng berkomitmen menjaga mutu layanan pendidikan. Reza menyebutkan tingkat kepuasan peserta didik di Kalteng telah mencapai 97,3 persen dan menjadi indikator penting yang harus dipertahankan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Sebagai langkah perbaikan tata kelola, Disdik Kalteng mendorong transparansi pengelolaan dana BOS dan BOSDA melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta memastikan pemanfaatan anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan peserta didik.
“Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menekankan agar manfaat Program Sekolah Gratis benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, terutama peserta didik dari keluarga tidak mampu dan wilayah pedalaman. Ini menjadi fokus utama yang terus kami kawal,” pungkas Reza.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Disdik Kalteng berharap sinergi antara dinas, pengawas, kepala sekolah, dan tenaga pendidik semakin kuat dalam mewujudkan layanan pendidikan yang transparan, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalteng.(MMC/Yt) Lim)
Facebook Comments Box
Post Views: 50
