Bawaslu Gumas Ingatkan KPU. Penataan Dapil Tak Boleh Sekedar Hitung Kursi, Tujuh Prinsip Wajib Dipenuhi!

Jumat, 20 November 2026 - 15:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Ketua Bawaslu Gumas, Yepta H. Jinal saat menyampaikan tanggapan masukan saran pada FGD Simulasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Gumas yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gumas di Aula KPU Gumas, Rabu (18/11/2026).(jendelakalteng/Ist)

Kuala Kurun,Jendela Kalteng

Penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) tidak boleh semata-mata bertumpu pada kalkulasi angka dan pertimbangan teknis. Lebih dari itu, setiap opsi perubahan harus menjamin keadilan representasi politik, menjaga keterwakilan masyarakat, serta mempertimbangkan konsekuensi sosial, politik, teknis, dan sosiologis di tengah masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gumas, Yepta H. Jinal, dalam keterangan persnya, Jumat (20/11/2026).

Yepta mengungkapkan, Bawaslu turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) Simulasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Gumas yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gumas di Aula KPU Gumas, Rabu (18/11/2026).

Menurut Yepta, forum tersebut memiliki posisi strategis karena menyangkut arah penataan representasi politik masyarakat Gumas dalam lembaga legislatif. Karena itu, setiap skema yang diwacanakan harus dikaji secara cermat, objektif, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan sekadar mengejar perubahan komposisi dapil maupun distribusi kursi.

Dalam forum yang dibuka langsung Ketua KPU Gumas, Elfrinst G. Tumon, bersama jajaran Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu tersebut, hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, instansi pemerintah daerah terkait, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta seluruh pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Gumas.

Dalam sesi diskusi, Yepta menyebut dirinya menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan konstruktif dari perspektif kelembagaan pengawas pemilu. Yepta menegaskan, terdapat tujuh prinsip fundamental yang wajib menjadi pijakan dalam setiap proses penataan dapil, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan.

Ketujuh prinsip tersebut, menurut Yepta bukan sekedar persyaratan administratif yang dapat dipenuhi di atas kertas. Seluruhnya harus tercermin dalam desain dapil yang benar-benar menjamin kesetaraan, keadilan, keterwakilan, dan keberlanjutan sistem pemilu.

Lebih jauh, Yepta mengingatkan bahwa kajian penataan dapil, termasuk kemungkinan perubahan komposisi wilayah pemilihan, harus dilakukan dengan melihat realitas dan dampaknya secara menyeluruh. Sebab, keputusan penataan dapil berpotensi membawa konsekuensi langsung terhadap konfigurasi politik, hubungan sosial masyarakat, efektivitas penyelenggaraan pemilu, hingga keterwakilan aspirasi warga di DPRD.

“Penataan dapil dan potensi perubahan dapil tidak hanya dinilai berdasarkan keterpenuhan prinsip, tapi juga harus mempertimbangkan dampak yang timbul dari sisi sosial, politik, teknis, dan sosiologis, serta tentu tidak lepas dari pedoman asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu,”tegas Yepta.

Yepta menilai, FGD yang merupakan tindak lanjut arahan KPU RI tersebut menjadi ruang penting untuk membuka dialog, menghimpun aspirasi, sekaligus menguji berbagai alternatif desain penataan dapil melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, setiap opsi yang muncul tidak hanya memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan,tapi juga memperoleh pertimbangan yang komprehensif dari berbagai perspektif. Aspirasi dan masukan yang dihimpun dalam forum tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi KPU RI dalam menentukan kebijakan final penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Gumas.

Yepta menegaskan, keterlibatan Bawaslu dalam forum tersebut merupakan bagian dari komitmen pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan dan proses penataan dapil berjalan sesuai koridor hukum, mengedepankan transparansi, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

“Langkah ini sangat penting untuk memastikan proses penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Gunung Mas ke depan berjalan secara transparan, akuntabel, serta berpedoman teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau,”pungkas Yepta.(njh)

Facebook Comments Box
image_print

Berita Terkait

GFI Bangun Resource Center, Restorasi Lingkungan Dituntut Berbuah Kesejahteraan Petani
Jaya Tegaskan MTQ Bukan Sekedar Kompetisi, Nilai Al-Qur’an Harus Hidup dalam Perilaku!
Kepala SMKN 1 Kurun Sebut Literasi Bukan Sekedar Membaca,tapi Membentuk Pelajar Berwawasan Luas dan Berpikir Kritis!
Pendeta Sri Dukung Kajian Lima Dapil di Gumas
Gerindra Dorong Penambahan Dapil di Gumas!
SMPN 6 Kuala Kurun Perkuat Budaya Literasi, 400 Buku Baru Ditambah dari Dana BOS
11 Bunda PAUD Dikukuhkan di Rungan Barat, Ilwis Tekankan Kolaborasi dan Kepedulian terhadap Pendidikan Anak
MUI Gumas Tegak Lurus Dukung Fatwa Vape Haram, Desak Pengawasan Peredaran Diperketat!

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:33 WIB

Bawaslu Gumas Ingatkan KPU. Penataan Dapil Tak Boleh Sekedar Hitung Kursi, Tujuh Prinsip Wajib Dipenuhi!

Jumat, 20 November 2026 - 13:57 WIB

GFI Bangun Resource Center, Restorasi Lingkungan Dituntut Berbuah Kesejahteraan Petani

Kamis, 19 November 2026 - 21:15 WIB

Jaya Tegaskan MTQ Bukan Sekedar Kompetisi, Nilai Al-Qur’an Harus Hidup dalam Perilaku!

Kamis, 19 November 2026 - 17:07 WIB

Pendeta Sri Dukung Kajian Lima Dapil di Gumas

Kamis, 19 November 2026 - 15:47 WIB

Gerindra Dorong Penambahan Dapil di Gumas!

Berita Terbaru