KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan berpartisipasi dalam kegiatan Koordinasi Evaluasi Tindak Lanjut Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah se-Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara virtual melalui zoom meeting pada Kamis (21/8/2025) dan diikuti dari Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan.
Agenda yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini menyoroti upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pemantauan tindak lanjut konsolidasi pengadaan barang dan jasa di seluruh perangkat daerah.
Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang bersih, transparan, dan efisien. Menurutnya, setiap proses pengadaan memiliki potensi risiko penyimpangan yang perlu diantisipasi melalui mekanisme kontrol yang terintegrasi.
“Momentum evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsolidasi PBJ berjalan sesuai prinsip good governance. Pengadaan barang dan jasa merupakan area yang krusial dan perlu diawasi dengan ketat. Melalui langkah-langkah konsolidasi, kita ingin memperkuat transparansi, efisiensi, dan mendorong pencegahan korupsi sejak dini,” tegas Deddy.
Ia juga menambahkan, kegiatan seperti ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pengadaan yang lebih profesional. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dari Kabupaten Katingan, kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah pejabat dari berbagai perangkat daerah, di antaranya Kepala Bappedalitbang, Kepala BKAD, Kepala DPUPR, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Mas Amsyar, Kepala Bagian PBJ, serta Kepala Bagian Umum Setda Katingan.
Melalui keterlibatan aktif dalam evaluasi ini, Pemkab Katingan berharap dapat terus memperbaiki kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan integritas birokrasi di tingkat daerah.
(tr)
