Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Wakil Bupati Kapuas Dodo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) IV bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah, di Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II sekaligus meninjau lahan Food Estate dan Program Pemerintah Pusat yang ada di Kecamatan Dadahup, Desa Dadahup, Kamis (14/8).(Jendela Kalteng/ hmskmf)
Kuala Kapuas , Jendela Kalteng
Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Wakil Bupati Kapuas Dodo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) IV bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah, di Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II sekaligus meninjau lahan Food Estate dan Program Pemerintah Pusat yang ada di Kecamatan Dadahup, Desa Dadahup, Kamis (14/8/2025).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sejumlah Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kepala BWS Kalimantan II Yakubson dan jajaran Dirjen PKN IV serta jajaran Kantor Perwakilan BPK RI Kalteng.
Pertemuan tersebut membahas sinergi pembangunan infrastruktur, khususnya penanganan jalan, irigasi, serta dukungan BWS bagi wilayah Kabupaten
Kapuas. Dalam kesempatan itu, Bupati Kapuas menyampaikan apresiasi atas kontribusi BWS yang selama ini telah membantu pemerintah daerah, khususnya Dadahup dan sejumlah kecamatan lainnya.
“Dengan adanya BWS, APBD kita yang terbatas bisa dialihkan untuk membiayai pembangunan di sektor lain. Misalnya di Dadahup, BWS tidak hanya melakukan normalisasi saluran, tapi juga membangun jalan inspeksi. Hal ini sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Bupati.
Bupati juga menjelaskan agar pola kerja sama untuk saling melengkapi, baik terkait pembagian penanganan ruas jalan antara Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, maupun pengelolaan irigasi di beberapa Kecamatan seperti Bataguh, Kapuas Timur, Tamban Catur, Kapuas Kuala, dan Basarang. Menurutnya, jika suatu wilayah belum mendapat penanganan dari BWS, pemerintah daerah akan mengisinya sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Dalam pertemuan itu, Bupati turut menyampaikan harapan agar BWS dapat membantu peningkatan jalan menuju Pelabuhan Batanjung, serta mendukung penataan kawasan Kota Kapuas, khususnya di wilayah Batalion yang akan dikembangkan menjadi pusat perkantoran dan ruang terbuka hijau.
“Harapan kami, BWS tidak hanya fokus pada irigasi dan saluran, tetapi juga bisa berkontribusi dalam penataan kota. Di wilayah Batalion, kita rencanakan pembangunan tiga Kantor Dinas baru dan ruang terbuka hijau seluas lima hektare. Namun ada saluran besar yang butuh penanganan khusus, dan kami berharap BWS bisa membantu,” jelasnya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Kapuas mengalokasikan hampir Rp50 miliar untuk rehabilitasi saluran di berbagai Kecamatan. Namun, kebutuhan masih besar sehingga sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi tetap diperlukan, terutama melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di akhir sambutannya, Bupati Kapuas mengucapkan terima kasih atas komunikasi yang sudah terjalin baik dengan BWS, dan berharap koordinasi tersebut terus ditingkatkan agar pembangunan di Kabupaten Kapuas dapat berjalan optimal dan merata. (hmskmf/Lim)
