Foto. Anggota Komisi II DPRD Gumas, Evandi.(jendelakalteng/njh)
Kuala Kurun,Jendela Kalteng
Anggota Komisi II DPRD Gunung Mas (Gumas), Evandi, menegaskan paradigma pembangunan daerah harus berubah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari kualitas hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Legislator dari Partai NasDem itu menekankan, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus mampu melahirkan infrastruktur yang berkualitas, tepat sasaran, sesuai aturan, serta memiliki daya guna yang tinggi bagi masyarakat.
“Sudah bukan zamannya lagi berlomba-lomba menghabiskan anggaran pembangunan. Yang paling penting adalah pembangunan itu dilaksanakan dengan baik, berkualitas, sesuai aturan, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Evandi kepada jendelakalteng.co.id, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, Komisi II DPRD Gumas lebih mengedepankan efektivitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan daripada sekedar mengejar tingginya persentase penyerapan anggaran. Baginya, pembangunan yang berkualitas akan memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara umum, Evandi menilai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gumas telah menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, terutama di Daerah Pemilihan (Dapil) atau Zona Tiga yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya ialah masih banyaknya jembatan kayu yang telah berusia tua dan kondisinya semakin memprihatinkan. Selain menghambat kelancaran mobilitas masyarakat, keberadaan jembatan tersebut juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Sebagian besar jembatan kayu itu sudah termakan usia. Sudah saatnya dilakukan penggantian menjadi box culvert atau jembatan besi, tergantung panjang bentangannya. Untuk bentangan pendek bisa menggunakan box culvert, sedangkan bentangan yang lebih panjang sebaiknya dibangun jembatan besi,” jelasnya.
Evandi mengungkapkan, Komisi II DPRD Gumas telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gumas agar program penggantian jembatan kayu dapat dilakukan secara bertahap setiap tahun, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Kami berharap setiap tahun minimal ada satu hingga tiga jembatan yang bisa ditingkatkan. Target besar kami jelas, ke depan tidak ada lagi jembatan kayu di ruas jalan kabupaten di Gunung Mas,”tegasnya.
Legislator tiga periode itu menegaskan, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Zona Tiga bukan sekedar wacana, melainkan komitmen yang terus diperjuangkan Komisi II DPRD Gumas. Meski mengapresiasi keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut, ia mengakui hasil yang dicapai hingga kini masih belum optimal.
Menurut Evandi, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam mempercepat pembangunan. Ia menyebut belum optimalnya transfer dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), turut memengaruhi kapasitas keuangan daerah untuk membiayai berbagai program strategis.
“Kalau melihat komitmen pemerintah sebenarnya sudah ada, tetapi memang belum maksimal. Kemungkinan besar karena kemampuan anggaran kita yang masih terbatas,” katanya.
Ia menambahkan, informasi yang diterima DPRD menunjukkan kondisi kas daerah saat ini juga belum sepenuhnya pulih. Situasi tersebut menyebabkan sejumlah program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Meski demikian, Evandi berharap ketika kondisi fiskal daerah kembali membaik, percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di Zona Tiga, menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kami ingin ketika kondisi keuangan daerah sudah membaik, pembangunan infrastruktur benar-benar dipercepat. Masyarakat di Zona Tiga berhak mendapatkan akses jalan dan jembatan yang aman, layak, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,”kuncinya.(njh)
