Terima Ranperda APBD-P,Fraksi Demokrat Malah Beri Saran dan Masukan ke Eksekutif
Foto. Waket II DPRD Gumas Neni Yuliani.(Jendela Kalteng/Ist)
Kuala Kurun, Jendela Kalteng
Rancangan Peratuan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD TA 2024 yang disampaikan Pj Bupati Gunung Mas (Gumas) Herson B.Aden mendapat persetujuan dari Fraksi Partai Demokrat. untuk dibahas bersama Eksekutif dan Legislatif
Juru bicara (jubir) Fraksi Demokrat Neni Yuliani menyampaikan hal itu pada Rapat Paripurna ke-10 DPRD Gumas dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi Pendukung Dewan atas Pidato Pengantar Pj Bupati Gumas, Senin (29/7/2024) siang.
“Dengan catatan bahwa program serta kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat,”kata Neni.
Ia menyebut, perubahan APBD merupakan bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel,serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kendati menerima, Fraksi Demokrat juga memberikan beberapa saran dan masukan kepada Pemkab Gumas, yakni pemda harus memikirkan jalan alternatif jika jalan lintas Kurun-Palangka Raya mengalami kerusakan atau tidak bisa dilewati.
“Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan Kurun sampai Sepang Simin harus mulai direncanakan untuk menjadi optional Masyarakat ke arah Palangka Raya,”ujar Neni yang juga Waket II DPRD Gumas.
Fraksi Demokrat selanjutnya menyarankan penataan Kota Kuala Kurun agar direncanakan untuk mempercantik wajah kota Kabupaten Gumas.
Sebagai daerah penghasil tambang dan perkebunan, pemda diminta memperhitungkan nilai dari DBH sumber daya alam yang harus pemda terima.
“Kita juga harus selalu mengupayakan untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor, dan peningkatan PAD inipun erat kaitannya dengan penataan wajah kota kabupaten,”imbuh wakil rakyat dapil I itu.
Fraksi Demokrat juga menyarankan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jemput bola dan perekaman e-KTP.
“Berdasarkan konsultasi kami ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil,bahwa ada 2 buah alat perekaman e-KTP yang akan diberikan ke setiap daerah. Kalau bisa kita anggarkan untuk penambahan alatnya jikalau memang diperlukan,karena jumlah penduduk juga erat kaitannya dengan pertambahan nilai APBD,” ujar Neni.
Rapat paripurna yang dipimpin Waket I DPRD Binartha itu dihadiri Pj Bupati Gumas Herson B.Aden, unsur forkopimda,Sekda Richard,asisten,staf ahli bupati,kepala perangkat daerah serta undangan lainnya. (nh)