DPRD Barito Utara menggelar rapat paripurna III masa sidang I dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap lima raperda, Rabu (4/3/2026).(Jendela Kalteng/Ist)
Muara Teweh, Jendela Kalteng
Komitmen memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I yang digelar DPRD Barito Utara di ruang rapat dewan, Rabu (4/3/2026). Agenda utama rapat yakni penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, dan dihadiri Bupati serta Wakil Bupati Barito Utara, Wakil Ketua II DPRD, Sekda Muhlis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, hingga para undangan.
Dalam forum tersebut, Bupati menyampaikan tanggapan komprehensif atas berbagai masukan, saran, dan pertanyaan fraksi-fraksi DPRD. Lima raperda yang dibahas dinilai memiliki dampak strategis bagi arah pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh, serta tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.
Ketua DPRD, Hj Mery Rukaini, menegaskan bahwa tahapan ini merupakan momentum penting dalam memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jawaban pemerintah daerah menjadi bahan pendalaman bagi DPRD sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Ini bagian dari proses agar setiap raperda yang disahkan nantinya memberi manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam melahirkan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Dengan masuknya lima raperda tersebut ke tahap lanjutan, DPRD dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pembentukan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan di Kabupaten Barito Utara. (Ist/Lim)
