Anggota DPRD Gumas Polie L. (Jendela Kalteng/Ist)
Kuala Kurun, Jendela Kalteng
Anggota DPRD Gunung Mas (Gumas) Polie L Mihing mengatakan, Musrenbang bertujuan untuk menyerap langsung usulan masyarakat terkait program pembangunan di kecamatan yang diterima langsung oleh masing-masing perangkat daerah
“Musrenbang sebagai wadah berembuk untuk merencanakan program pembangunan tahun 2025 yang akan dating,” katanya,Selasa (21/5/2024).
Diutarakannya, seperti hasil musrenbang di kecamatan dapil tiga,dimana masyarakat menghendaki pemerintah memperhatikan peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, bantuan bibit ternak ayam, babi, ikan, dan sapi, serta bibit buah-buahan dan sayuran.
“Untuk sarana prasarana pendidikan, masyarakat mengusulkan penambahan tenaga guru, pengadaan meja dan kursi guru dan peserta didik, pembangunan pagar sekolah, rumah dinas guru, ruang perpustakaan dan laboratorium, ruang UKS dan toilet, penambahan dan rehap ruang kelas guru dan peserta didik,” terang Polie.
Dibidang infrastruktur jalan dan jembatan, Politikus Hanura itu mengaku masih banyak jalan dan jembatan di kelurahan dan desa di kecamatan dapil tiga yang membutuhkan penanganan mengingat kondisinya yang cukup memprihatinkan.
“Penanganan jalan dan jembatan sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, memberi kelancaran bagi mobilitas masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Dibidang kesehatan, Polie membeberkan, masyarakat kecamatan dapil tiga mengharapkan pembangunan rumah dinas untuk tenaga kesehatan, penambahan tenaga kesehatan di puskesmas, pustu dan poskesdes, serta penambahan peralatan kesehatan di setiap layanan kesehatan yang ada di kecamatan/desa/kelurahan untuk memastikan pelayanan kesehatan ke masyarakat berjalan optimal.
“Masyarakat menginginkan pembangunan pustu dan poskesdes dibarengi dengan adanya tenaga kesehatan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Polie.
Kendati banyak usulan yang disampaikan masyarakat dalam forum musrenbang, legislator cukup vocal itu memastikan tidak semua usulan bisa diakomodir akibat keterbatasan anggaran.
“Saya berharap masyarakat bisa memahami hal ini [keterbatasan anggaran], dan usulan masyarakat yang memang dianggap kebutuhan yang prioritas, akan diakomodir sesuai kemampuan anggaran yang ada,” imbuhnya memungkasi. (Np/Lim)
