Foto. Anggota DPRD Gumas Polie L Mihing menghadiri Musrenbang RKPD dapil tiga Kecamatan Miri Manasa baru-baru ini. (Jendela Kalteng/Ist)
Kuala Kurun, Jendela Kalteng
Anggota DPRD Gunung Mas (Gumas) Polie L Mihing mengungkapkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dapil tiga Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara (Kahut), Miri Manasa dan Damang Batu yang diikutinya baru-baru ini tanggal 29 Januari-1 Februari 2024.
Polie mengatakan, musrenbang sebagai wadah berembuk untuk merencanakan program pembangunan tahun 2025 yang akan datang.
“Musrenbang bertujuan untuk menyerap langsung usulan masyarakat terkait program pembangunan di kecamatan yang diterima langsung oleh masing-masing perangkat daerah,” kata Polie, Senin (5/2/2024).
Disampaikannya hasil musrenbang kecamatan dapil tiga, dimana masyarakat menghendaki pemerintah memperhatikan peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, bantuan bibit ternak ayam, babi, ikan, dan sapi, serta bibit buah-buahan dan sayuran.
“Untuk sarana prasarana pendidikan, masyarakat mengusulkan penambahan tenaga guru, pengadaan meja dan kursi guru dan peserta didik, pembangunan pagar sekolah, rumah dinas guru, ruang perpustakaan dan laboratorium, ruang UKS dan toilet, penambahan dan rehap ruang kelas guru dan peserta didik,” papar Polie.
Dibidang infrastruktur jalan dan jembatan, legislator dua periode itu menyebut masih banyak jalan dan jembatan di kelurahan dan desa di kecamatan dapil tiga yang membutuhkan penanganan mengingat kondisinya yang cukup memprihatinkan.
“Penanganan jalan dan jembatan sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, memberi kelancaran bagi mobilitas masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi,”ujar Polie yang juga caleg DPRD Gumas Partai Hanura di pemilu 14 Februari yang akan datang.
Dibidang kesehatan, menurut Polie, masyarakat kecamatan dapil tiga mengharapkan pembangunan rumah dinas untuk tenaga kesehatan, penambahan tenaga kesehatan di puskesmas, pustu dan poskesdes, serta penambahan peralatan kesehatan di setiap layanan kesehatan yang ada di kecamatan/desa/kelurahan untuk memastikan pelayanan kesehatan ke masyarakat berjalan optimal.
“Masyarakat menginginkan pembangunan pustu dan poskesdes dibarengi dengan adanya tenaga kesehatan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” tutur Polie.
Kendati banyak usulan yang disampaikan masyarakat dalam forum musrenbang, Polie memastikan tidak semua usulan bisa diakomodir akibat keterbatasan anggaran.
“Saya berharap masyarakat bisa memahami hal itu [keterbatasan anggaran], dan usulan masyarakat yang memang dianggap kebutuhan prioritas, akan diakomodir sesuai kemampuan anggaran yang ada,” tukas Polie mengakhiri. (nh)
