Foto. Anggota DPRD Gumas Untung Jaya Bangas. (Jendela Kalteng/Ist)
Kuala Kurun, Jendela Kalteng
Pendapatan daerah kabupaten Gunung Mas (Gumas) dari target Rp 1,184,704,234,995.00, terealisasi Rp 436,084,502,793.69 atau 36,81 persen di triwulan kedua dinilai memprihatinkan.
Hal menurut pandangan politisi Partai Demokrat anggota DPRD Gumas Untung Jaya Bangas, Kamis (6/7).
“Serapan anggaran sebesar itu [36,81 persen] membuktikan kinerja perangkat daerah masih kurang maksimal,” tegas Untung dalam panggilan telepon.
Dia mengingatkan perangkat daerah untuk menggenjot kinerjanya dalam upaya penyerapan anggaran yang maksimal di triwulan ketiga dan keempat.
Legislator daerah pemilihan (dapil) tiga itu menyatakan, serapan anggaran yang rendah berdampak negatif pada pembangunan di Kabupaten Gumas.
Anggaran pembangunan yang terserap dengan maksimal membuktikan pembangunan terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Diwartakan sebelumnya, memasuki triwulan kedua, Pendapatan daerah kabupaten Gumas terealisasi Rp 436,084,502,793.69 atau 36,81 persen dari target Rp 1,184,704,234,995.00.
“Pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas diperoleh dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan yang lain,” kata Bupati Gumas Jaya S Monong melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Edison, Rabu (5/7).
“Sedangkan pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,” tukasnya melanjutkan.
Didampingi Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Benhard, Edison menuturkan lebih lanjut, pendapatan asli daerah dari target Rp 84,719,417,995.00, terealisasi Rp 15,201,859,873.69 atau 17,94 persen.
Komponen pendapatan asli daerah, yakni pajak daerah, terealisasi Rp 4,309,248,263.00 dari target Rp 49,230,000,000.00 atau 8,75 persen.
Retribusi daerah, terealisasi Rp 2,345,472,327.00 dari target Rp 4,828,080,000.00 atau 48,58 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terealisasi Rp 36,507,163.00 dari target Rp 13,024,000,000.00 atau 0,28 persen.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terealisasi Rp 8,510,632,120.69 dari target Rp 17,637,337,995.00 atau 48,25 persen.
Pendapatan transfer, dari target Rp 1,096,236,777,000.00, terealisasi Rp 419,059,096,062.00 atau 38,23 persen. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat terealisasi Rp 391,100,001,824.00 atau 36,88 persen.
Dana insentif daerah, dari target Rp 9,487,561,500.00, terealisasi Rp 4,743,561,500.00 atau 50.00 persen. Dana desa dari target Rp 91,927,362,000.00, terealisasi Rp 39,382,983,600.00 atau 42,84 persen.
Menyoal jenis pelayanan pajak daerah yang dilakukan pihaknya, Edison menjelaskan berupa pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pembayaran hiburan.
Pembayaran penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, pembayaran BPHTB, pembayaran pajak minerba / galian C serta pembayaran pajak air tanah.
Pelayanan retribusi daerah, seperti pembayaran tertibusi jasa umum, tetribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
Edison berharap akhir tahun 2023, pendapatan daerah bisa terealisasi dengan maksimal, bahkan sangat baik kalau bisa melampaui target yang ada. Perangkat daerah yang dibebani target pendapatan dapat memacu kinerjanya. (nh)
