Pemprov Kalteng Tekankan Peran Strategis Pengawas Pendidikan

 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menekankan pentingnya peran strategis pengawas pendidikan dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah.

Penegasan tersebut disampaikan melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawas SMA, SMK, dan SKH se-Kalteng Tahun 2026 yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng di Aula Berkah Disdik Kalteng, Rabu (28/1/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, didampingi Plt. Sekretaris Disdik Kalteng, para Kepala Bidang SMA, SMK, SKH, GTK, Plt Kepala BTIKP, Koordinator Pengawas, serta diikuti 45 pengawas dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalteng.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali peran pengawas sebagai garda terdepan dalam sistem manajemen pendidikan, terutama di tengah tantangan keterbatasan anggaran dan tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam sambutannya, Reza menyampaikan refleksi sejak pertama kali menjabat pada 13 Desember 2023. Ia mengakui sempat merasa kurang nyaman karena usia yang relatif muda dibandingkan jajaran yang dipimpin. Namun, hal tersebut justru menjadi pemacu untuk menghadirkan kepemimpinan yang berdampak nyata.

“Kehadiran saya harus memberi manfaat, bukan hanya bagi jajaran yang saya pimpin, tetapi terutama bagi siswa-siswi dan guru-guru kita,” ujarnya.

Reza menegaskan bahwa sejak awal menjabat, pihak pertama yang ia kumpulkan adalah para pengawas. Menurutnya, pengawas memiliki peran vital dalam seluruh siklus manajemen pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Ia juga memaparkan kondisi anggaran pendidikan yang mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2025, anggaran pendidikan mencapai Rp2,3 triliun, sementara pada tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun. Kondisi tersebut menuntut perencanaan berbasis skala prioritas.

“Yang pertama kita pikirkan adalah kebutuhan sekitar 99 ribu siswa-siswi di Kalteng. Setelah itu barulah peningkatan kesejahteraan dan kapasitas sekitar 10 ribu guru,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Reza turut menyinggung persoalan kesejahteraan pengawas yang sebelumnya tidak merata saat menjalankan tugas ke sekolah. Namun, kondisi tersebut kini telah dibenahi melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pengawas.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan kehadiran pengawas di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh satuan pendidikan.

Menutup sambutannya, Reza mengajak seluruh pengawas untuk bekerja dengan panggilan hati dan semangat pengabdian. Menurutnya, pengawasan yang hanya bersifat formalitas tidak akan mampu mendorong kemajuan pendidikan.

Rakor ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan peran pengawas pendidikan sebagai garda terdepan dalam menjaga mutu pendidikan di Kalteng, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pengawas dan Pemprov Kalteng demi masa depan generasi muda.(MMC/Yt/Lim)