Pemprov Kalteng Gelar Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalteng Tahun 2027 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Senin (2/2/2026).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung. Konsultasi publik ini dihadiri Asisten dan Staf Ahli Gubernur, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalteng, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, kepala instansi vertikal, Kepala Bappedalitbang/Bapperida kabupaten/kota se-Kalteng.

Dalam sambutannya, Plt Sekda Leonard S Ampung menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Ia menyampaikan, RKPD disusun untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penciptaan kesempatan kerja, perluasan lapangan usaha, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah.

Lebih lanjut dijelaskan, proses penyusunan RKPD diawali dengan persiapan dan orientasi terhadap Rancangan Awal RKPD yang telah dimulai sejak Desember dua tahun sebelumnya.

Selanjutnya, penginputan dan penyusunan Ranwal RKPD dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) setelah disempurnakan berdasarkan masukan dari konsultasi publik.

Ranwal RKPD Provinsi Kalteng yang telah disempurnakan nantinya menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah sebelum dibahas dalam forum perangkat daerah, musrenbang, hingga penetapan paling lambat akhir Juni 2026 atau satu minggu setelah RKP nasional ditetapkan.

Plt Sekda berharap forum konsultasi publik ini mampu menghasilkan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027.

“Semoga forum ini dapat kita manfaatkan secara optimal dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi,” tutup Plt Sekda Kalteng, Leonard S Ampung (Yt/Lim)