Pemkab Katingan Perkuat Komitmen Harmoni Sosial Lewat Rakor Indeks Harmoni Indonesia dan IKO Kalteng 2025

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Katingan kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkokoh kerukunan masyarakat dengan berpartisipasi aktif pada Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Kegiatan strategis ini diselenggarakan di Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (18/9/2025).

Dalam forum tersebut, Pemkab Katingan diwakili oleh Plt. Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama, dan Ormas Badan Kesbangpol Katingan beserta sejumlah staf teknis terkait. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Kesbangpol dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah, yang secara bersama-sama membahas langkah-langkah konkret penyusunan indeks yang menjadi tolok ukur keharmonisan sosial dan kinerja organisasi kemasyarakatan di daerah.

Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyusunan IHaI dan IKO bukan sekadar kegiatan administratif atau statistik, melainkan sebuah upaya strategis dalam membaca dan memahami kondisi sosial masyarakat.

“Indeks ini merupakan cerminan sejauh mana nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan saling menghormati terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Data yang akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan sosial yang responsif dan berkeadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Kesbangpol Kabupaten Katingan menyampaikan bahwa pihaknya akan berfokus pada peningkatan validitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil pengukuran benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa data yang kami serahkan bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kondisi sosial di Kabupaten Katingan. Ini bukan sekadar angka, tapi representasi dari semangat harmoni masyarakat kami,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan paparan materi langsung dari narasumber Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI. Materi mencakup metodologi penyusunan IHaI dan IKO, termasuk standar pengumpulan data dan indikator pengukuran yang harus diterapkan secara seragam di seluruh daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap daerah, termasuk Kabupaten Katingan, mampu mengidentifikasi potensi kerawanan sosial sejak dini serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Dengan begitu, pembangunan sosial dapat berjalan seiring dengan semangat kebinekaan dan rasa persaudaraan antarwarga.

Partisipasi aktif Pemkab Katingan dalam rakor ini menjadi wujud nyata peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa. Hasil dari koordinasi ini diharapkan mampu menjadi pijakan kuat dalam merumuskan kebijakan yang proaktif dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang damai, inklusif, dan harmonis di Kalimantan Tengah.

(tr)