Foto. Bupati Kapuas, H.M Wiyatno, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, melakukan Rakor mengenai rencana Program Transmigrasi Lokal Kabupaten Kapuas, Berlokasi di Ruang Rapat Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/5/2025).(Jendela Kalteng/hmskmf)
Kuala Kapuas, Jendela Kalteng
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, tengah menyiapkan Program Transmigrasi Lokal sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menangani dampak banjir tahunan, mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kepadatan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program ini dirancang untuk merelokasi sebanyak 12.317 kepala keluarga (KK) ke wilayah-wilayah potensial yang telah disiapkan dalam lingkup Kabupaten Kapuas. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah merencanakan kebutuhan lahan usaha seluas 44.233,93 hektar, dengan Rencana Kerja Transmigrasi (RKT) mencakup 72.800 hektare.
Program Transmigrasi Lokal ini akan dilaksanakan di 6 kecamatan yaitu Mantangai, Timpah, Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, dan Mandau Talawang, serta mencakup 32 desa yang telah ditetapkan berdasarkan kajian kesesuaian lahan, potensi wilayah, dan kesiapan infrastruktur dasar.
“Transmigrasi lokal ini bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi merupakan program pembangunan wilayah terpadu yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ujar Bupati Kapuas, H.M. Wiyatno, dalam keterangannya pada Rabu (28/5/2025).
Dia menegaskan, program ini juga menjamin bahwa setiap keluarga yang direlokasi akan memperoleh akses terhadap lahan yang layak, serta pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas ekonomi untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Kapuas juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun provinsi, serta menggandeng mitra pembangunan lainnya. Langkah ini diambil agar pelaksanaan program berjalan berkelanjutan, inklusif, dan tepat sasaran.
Melalui program ini, Pemkab Kapuas menargetkan terjadinya pengurangan ketimpangan antar wilayah, penciptaan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru, serta penguatan ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan lahan-lahan produktif yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“Kami ingin menjadikan transmigrasi lokal ini sebagai solusi jangka panjang terhadap permasalahan banjir, sambil memaksimalkan potensi wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” tambah Wiyatno.
Program ini diharapkan akan mulai diimplementasikan secara bertahap setelah proses perencanaan teknis, penetapan lokasi, dan verifikasi peserta rampung. (hmskmf/nh/Lsn)
