Pemkab Barito Utara Dorong Transisi Tambang Ilegal ke Wilayah Pertambangan Rakyat

Selasa, 2 Juni 2026 - 17:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin (ist)

 

Muara Teweh, Jendela Kalteng

Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mendorong percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di setiap kecamatan guna memberikan legalitas bagi aktivitas tambang masyarakat sekaligus menekan praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Bupati H Shalahuddin mengatakan, keberadaan WPR menjadi salah satu solusi strategis agar aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemerintah daerah ingin masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melakukan aktivitas pertambangan rakyat. Dengan adanya WPR, masyarakat maupun koperasi lokal dapat melakukan penambangan secara legal dan terkontrol,” ujar H Shalahuddin di Muara Teweh, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, pembentukan WPR juga diharapkan menjadi langkah transisi bagi para penambang ilegal agar dapat beralih ke sistem pertambangan yang resmi dan sesuai tata ruang wilayah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mengupayakan pembagian zona WPR di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Teweh Tengah dan sekitarnya, untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan skala kecil.

“Tujuan utamanya bukan hanya legalisasi tambang rakyat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal secara merata,” katanya.

Selain memberikan dampak ekonomi, keberadaan WPR juga dinilai penting dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak terawasi. Dengan adanya wilayah resmi pertambangan rakyat, pemerintah dapat lebih mudah melakukan pembinaan, pengawasan, serta penerapan good mining practice.

Bupati H Shalahuddin menegaskan, usulan alokasi dan legalisasi WPR terus diperjuangkan bersama DPRD Kabupaten Barito Utara agar mendapat dukungan dan persetujuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Kami berharap usulan WPR ini dapat segera diakomodasi karena menyangkut kepentingan masyarakat, penataan pertambangan rakyat, serta peningkatan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Ist/njh/Lim)

Facebook Comments Box
image_print

Berita Terkait

Dorong Mutu Pembelajaran, Disdik Barito Utara Intensifkan Penguatan Literasi dan Numerasi
Disdik Barito Utara Pastikan Kondisi Sarpras SD Muara Inu dan SD Kunjung melalui Verifikasi Lapangan
Pastikan Sesuai Aturan, PD Batara Membangun Konsultasikan Rencana Pembangunan Masjid ke Kejar
Bantuan Pangan Karhutla Tiba di Barito Utara, 2.000 Paket Disiapkan untuk Masyarakat
Bupati Barito Utara Hadiri Hari Jadi Barito Selatan, Pererat Sinergi Pembangunan
Pemkab Barito Utara Dorong Penguatan Sinergi dengan Pemprov Kalteng
Hadapi Kemarau dan Karhutla, Wagub Kalteng Dorong Penyediaan Air Bersih bagi Masyaraka
Disdukcapil Barito Utara Dorong Setiap Anak Miliki Akta Kelahiran dan KIA

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 15:36 WIB

Dorong Mutu Pembelajaran, Disdik Barito Utara Intensifkan Penguatan Literasi dan Numerasi

Selasa, 22 September 2026 - 15:32 WIB

Disdik Barito Utara Pastikan Kondisi Sarpras SD Muara Inu dan SD Kunjung melalui Verifikasi Lapangan

Senin, 21 September 2026 - 15:44 WIB

Pastikan Sesuai Aturan, PD Batara Membangun Konsultasikan Rencana Pembangunan Masjid ke Kejar

Senin, 21 September 2026 - 15:01 WIB

Bantuan Pangan Karhutla Tiba di Barito Utara, 2.000 Paket Disiapkan untuk Masyarakat

Senin, 21 September 2026 - 14:59 WIB

Bupati Barito Utara Hadiri Hari Jadi Barito Selatan, Pererat Sinergi Pembangunan

Berita Terbaru