Komitmen Jamin Kesehatan Masyarakat, Kalteng Sabet UHC Award 2026

Pemerintah Provinsi Kalteng kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional atas komitmennya dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.

Pemprov Kalteng berhasil menyabet Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya, yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi dan keseriusan Pemprov Kalteng dalam memastikan akses layanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin seluruh lapisan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang adil dan terjangkau.

Penghargaan UHC Award 2026 diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Suyuti Syamsul, yang hadir mewakili Gubernur Kalteng. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Suyuti Syamsul menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif dan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.

“Hasil ini tidak terlepas dari sinergi semua pihak dalam memastikan seluruh masyarakat Kalteng terlindungi melalui Program JKN,” ujarnya.

Hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Kalteng tercatat mencapai 100,18 persen, yang berarti seluruh penduduk, termasuk bayi yang baru lahir, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta JKN mencapai 85,24 persen.

Dalam implementasinya, Pemprov Kalteng bersama pemerintah pusat berbagi tanggung jawab pembiayaan iuran bagi 603.075 jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, Pemprov Kalteng juga menanggung secara mandiri iuran peserta PBI dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) sebanyak 48.631 jiwa.

Kategori Madya dalam UHC Award mensyaratkan cakupan kepesertaan JKN di atas 95 persen, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen setiap bulan, serta kontribusi pemerintah daerah dalam pembayaran iuran tambahan bagi PBI sedikitnya 18 persen dari total jumlah penduduk.

“Capaian ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan konsistensi pembayaran iuran, baik oleh peserta mandiri maupun pemerintah daerah. Namun, ini menjadi bukti nyata keberpihakan Pemprov Kalteng terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” tambah Suyuti.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berharap capaian Universal Health Coverage di daerah terus ditingkatkan. Daerah dengan kategori Madya didorong untuk naik ke kategori Utama, sementara daerah yang telah mencapai kategori Utama diharapkan fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Tahun depan, daerah dengan kategori Madya harus naik menjadi Utama. Sedangkan daerah yang sudah Utama diharapkan meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

“Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.

Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.

Penyelenggaraan UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.(MMC/Yt/Lim)