Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini bersama Bupati Barito Utara H Shalahuddin menerima LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (19/6/2026).(Jendela Kalteng/Ist)
Palangka Raya, Jendela Kalteng
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini. Namun, ia menegaskan bahwa perhatian utama saat ini adalah memastikan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (19/6/2026).
Menurut Mery Rukaini, opini WTP merupakan indikator baiknya tata kelola keuangan daerah, namun tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia menilai rekomendasi yang disampaikan BPK harus menjadi perhatian serius sebagai upaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas pemerintahan.
“Capaian WTP tentu patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti. Ini menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin baik dan akuntabel,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Barito Utara, lanjutnya, akan terus mengawal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan memastikan rekomendasi yang diberikan BPK menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Pengawasan DPRD akan terus dilakukan agar setiap catatan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara maksimal,” tegasnya.
Meski demikian, Mery tetap mengapresiasi keberhasilan Pemkab Barito Utara mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur serta mendorong pengelolaan anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan yang baik harus mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Itu yang menjadi tujuan utama dari setiap anggaran yang dikelola pemerintah,” pungkasnya. (Ist/Lim)
