Hj Nety Herawati: Standar Pelayanan Publik Harus Diterapkan Secara Transparan

Minggu, 20 September 2026 - 17:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati.

Muara Teweh, Jendela Kalteng

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, mengatakan penerapan standar pelayanan yang jelas harus diikuti keterbukaan informasi mengenai persyaratan, mekanisme, waktu penyelesaian, serta pihak yang dapat dihubungi masyarakat ketika membutuhkan layanan pendidikan.

Dikataknnya, DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong Dinas Pendidikan memperkuat tindak lanjut pengaduan masyarakat dan memastikan standar pelayanan publik diterapkan secara transparan hingga ke seluruh satuan pendidikan. Kejelasan prosedur dan respons terhadap laporan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

“Standar pelayanan yang jelas tentu sangat penting, karena masyarakat maupun insan pendidikan perlu mengetahui prosedur, persyaratan, waktu pelayanan serta pihak yang dapat dihubungi ketika membutuhkan suatu layanan,” ujar Nety, Minggu (20/9/2026) di Muara Teweh.

Menurutnya, keberadaan kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR! dan SiPEDULI perlu dioptimalkan sebagai sarana menerima laporan, aspirasi, dan masukan terkait pelayanan pendidikan. Pengaduan masyarakat, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi persoalan dan memperbaiki kualitas pelayanan.

“Pengaduan dan masukan dari masyarakat harus dilihat sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan. Yang penting setiap laporan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang ada,” katanya.

Nety mendorong Dinas Pendidikan melakukan evaluasi berkala terhadap standar pelayanan yang diterapkan agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pelayanan publik. Informasi mengenai standar pelayanan dan kanal pengaduan juga perlu disosialisasikan secara luas hingga ke satuan pendidikan di seluruh wilayah Barito Utara.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, DPRD, satuan pendidikan, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi sektor pendidikan.

Dengan demikian, penguatan standar pelayanan tidak hanya berfokus pada kejelasan aturan, tetapi juga pada kemudahan akses informasi dan kepastian tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. (Ist/Lim)

Facebook Comments Box
image_print

Berita Terkait

Gun Sriwitanto Harapkan Ambulans Masjid Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Masyarakat Luas
Patih Herman: Bantuan Ambulans Masjid, Bentuk Perhatian Terhadap Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Henny Rosgiaty Rusli: APBD 2027 Diharapkan Fokus Program Yang Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
TMMD Salah satu Upaya Program Mendorong dan Mempercepat Pembangunan
Konsep Pendidikan IPDN Memberikan Gambaran Pembentukan SDM Harus Dilakukan Secara Menyeluruh
Anggota Dewan Apresiasi Kunjungan ke IPDN, Diharapkan Memperluas Wawasan Pendidikan Dan Kepemimpinan
FKUB Memiliki Posisi Strategis Sebagai Wadah Komunikasi Dan Dialog Antar Umat Beragama
Anggota Dewan Barut Apresiasi Kujungan Ke Museum Geologi, Bentuk Karakter dan Perluas Wawasan Kebangsaan

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 13:04 WIB

Gun Sriwitanto Harapkan Ambulans Masjid Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Masyarakat Luas

Jumat, 13 November 2026 - 13:02 WIB

Patih Herman: Bantuan Ambulans Masjid, Bentuk Perhatian Terhadap Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kamis, 12 November 2026 - 12:59 WIB

Henny Rosgiaty Rusli: APBD 2027 Diharapkan Fokus Program Yang Menyentuh Kebutuhan Masyarakat

Kamis, 12 November 2026 - 12:54 WIB

TMMD Salah satu Upaya Program Mendorong dan Mempercepat Pembangunan

Kamis, 12 November 2026 - 12:52 WIB

Konsep Pendidikan IPDN Memberikan Gambaran Pembentukan SDM Harus Dilakukan Secara Menyeluruh

Berita Terbaru