DPRD Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemkab Barito Utara dan pihak terkait membahas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di gedung DPRD setempat, Senin (22/6/2026).(Jendela Kalteng/Ist)
Muara Teweh, Jendela Kalteng
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (22/6/2026, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat terkait persoalan perizinan dan status kawasan yang dinilai masih menjadi hambatan bagi pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Dalam forum tersebut, Taufik menyatakan pihaknya siap mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan siap kapan saja untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nanti akan kita jadwalkan bersama perwakilan masyarakat dan pihak terkait untuk menyampaikan langsung persoalan ini kepada kementerian maupun Komisi XII DPR RI,” tegasnya.
Menurut Taufik, percepatan penyelesaian perizinan menjadi langkah penting agar pembangunan dan investasi di Barito Utara tidak terkendala oleh persoalan administrasi yang berlarut-larut.
Ia juga menyoroti persoalan status kawasan yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi daerah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sejumlah kawasan yang telah dimanfaatkan untuk fasilitas pemerintahan namun masih berstatus kawasan hutan produksi.
“Kondisi seperti ini tentu perlu mendapatkan solusi yang jelas. Jangan sampai berbagai program pembangunan terkendala karena persoalan status kawasan yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Taufik berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta masyarakat dapat terus diperkuat agar berbagai hambatan yang ada segera mendapatkan solusi.
Menurutnya, perjuangan bersama tersebut bertujuan untuk memastikan pembangunan di Barito Utara berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin pembangunan berjalan lancar dan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Karena itu seluruh pihak harus bersinergi mencari solusi terbaik atas persoalan yang ada,” pungkasnya. (Ist/Lim)
