Di Tengah Pengetatan Anggaran, Pemprov Kalteng Pastikan Program Pembangunan Tetap Berjalan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memastikan bahwa kebijakan pengetatan anggaran yang tengah diterapkan tidak akan menghambat jalannya program pembangunan daerah. Pemprov Kalteng tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fokus utama pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, pengetatan anggaran dilakukan pada sejumlah pos belanja yang dinilai masih dapat diminimalisir, seperti pelaksanaan rapat di luar kantor atau di hotel, pengadaan alat tulis kantor, pakaian dinas, serta berbagai pengeluaran lain yang dianggap masih bisa ditunda.

“Di tengah pengetatan anggaran, kita tetap berupaya agar pembangunan bisa berjalan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sektor lainnya. Ada hal-hal yang kita minimalisir, seperti rapat-rapat di luar atau di hotel, kemudian pengeluaran ATK, baju dinas, serta belanja lain yang bisa ditunda,” kata Gubernur Agustiar Sabran didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Sabtu (31/1/2026).

Dalam pertemuan dengan insan pers tersebut l, Gubernur menegaskan, keterbatasan fiskal daerah tidak menjadi penghalang bagi pemerintah provinsi untuk tetap menghadirkan pelayanan publik yang optimal.

“Sekali lagi, untuk pembangunan kita tetap berupaya agar bisa berjalan. Meski di tengah keterbatasan anggaran, kita tetap berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, meskipun realisasinya belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah.

“Kalau infrastruktur akan tetap kami upayakan, walaupun mungkin belum bisa maksimal. Namun pemerintah akan terus berusaha sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov Kalteng juga menegaskan komitmen dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi warga yang kurang mampu.

“Bahkan kalau ada masyarakat yang sakit dan tidak mampu membayar, pemerintah akan memberikan jaminan. Tapi kalau benar-benar tidak mampu ya,”tegas Gubernur.

Di tengah kebijakan pengetatan anggaran tersebut, Gubernur Agustiar Sabran juga menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng tetap memperhatikan kesejahteraan pemuka agama serta tokoh adat di daerah.

“Di tengah efisiensi ini, Pemprov Kalteng juga tetap memperhatikan insentif bagi para pemuka agama seperti ustaz, pendeta, pastor, hingga mantir adat di daerah,” katanya.

Menurutnya, para pemuka agama dan tokoh adat memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberhasilan pembangunan di Kalteng.

“Karena mereka adalah salah satu ujung tombak dalam menjaga kerukunan, membina masyarakat, serta mendukung keberhasilan pembangunan di Kalteng,” pungkas Gubernur Agustiar Sabran.(Yt/Lim)