Camat Jenggo Tegaskan BLT Desa Harus Tepat Sasaran! DTSEN Jadi Dasar, Musdes Penentu Berdasarkan Fakta Lapangan

Foto. Camat Rungan Hulu, Jenggo, S.Pd., M.M., saat menghadiri Musyawarah Desa Khusus Perubahan Penerima BLT-Dana Desa TA 2026 Desa Tumbang Lapan beberapa waktu lalu di Gedung Pertemuan Umum Desa Tumbang Lapan.(jendelakalteng/Ist)
Kuala Kurun,Jendela Kalteng
Penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak boleh sekedar bertumpu pada data administratif. Ketepatan sasaran, verifikasi kondisi ekonomi masyarakat, serta fakta riil di lapangan harus menjadi pertimbangan utama agar bantuan pemerintah benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Penegasan tersebut disampaikan Camat Rungan Hulu, Jenggo,saat diwawancarai Sabtu (21/11/2026), menanggapi pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Pemerintah Desa Tumbang Lapan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas (Gumas), yang menyepakati perubahan satu keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Menurut Jenggo, penerima BLT Desa semestinya berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu dan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 sampai 5. Namun, keberadaan nama seseorang dalam kelompok desil tersebut tidak serta-merta menjadikannya penerima bantuan tanpa melalui proses pemeriksaan lebih lanjut.
“Pandangan saya, penerima manfaat itu adalah masyarakat yang betul-betul berasal dari keluarga tidak mampu, terjaring dalam DTSEN desil 1 sampai 5, dan bukan berdasarkan kemauan atau kehendak kepala desa maupun pihak lainnya,” tegas Jenggo.
Jenggo. menjelaskan, DTSEN menjadi salah satu dasar bagi pemerintah desa dalam mengidentifikasi calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerintah desa tetap memiliki tanggung jawab melakukan verifikasi melalui musyawarah desa agar penetapan penerima bantuan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebenarnya.
“Tidak juga harus langsung ditetapkan. Harus diverifikasi oleh desa melalui musyawarah desa tersebut. Untuk itu, dasar desa menetapkan adalah data DTSEN. Namun, apabila ditemukan fakta bahwa ada masyarakat yang sangat membutuhkan, Musdessus inilah tempat untuk menetapkan penerima,” jelas Jenggo.
Jenggo menegaskan proses penetapan KPM tidak boleh berhenti pada pencocokan data semata. Ada tanggung jawab pemerintah desa untuk memastikan bahwa kondisi faktual masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.
Bahkan, ketika ditemukan warga yang secara nyata berada dalam kondisi ekonomi sangat memprihatinkan, tetapi belum terdaftar atau berada di luar kelompok desil 1 sampai 5 DTSEN, persoalan tersebut tetap dapat dibawa ke forum musyawarah untuk dibahas.
“Maka forum musyawarah desa itu tempat pembahasannya,” ujar Jenggo.
Jenggo mengungkapkan,Pemerintah Desa Tumbang Lapan telah menggelar Musdessus Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026 pada Jumat (16/10/2026) lalu, bertempat di Gedung Pertemuan Umum Desa Tumbang Lapan.
Musdessus tersebut menurut Jenggo dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas meninggal dunianya salah satu KPM BLT Desa, almarhumah Ibu Retie Matsam, pada 11 Oktober 2026.
Jenggo memaparkan, dalam forum tersebut, peserta musyawarah menyepakati Ibu Petai Adul sebagai penerima manfaat pengganti almarhumah. Dengan perubahan tersebut, jumlah KPM BLT Desa Tumbang Lapan tetap sebanyak 27 keluarga. Artinya, perubahan hanya terjadi pada identitas penerima manfaat, bukan pada jumlah keluarga penerima bantuan.
“Pemerintah Desa Tumbang Lapan selanjutnya akan menindaklanjuti hasil kesepakatan Musdessus melalui proses pengesahan oleh Camat Rungan Hulu,”imbuh Jenggo.
Jenggo menyatakan, program BLT Dana Desa bukan sekedar persoalan memenuhi daftar administrasi penerima bantuan. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menyangkut keadilan sosial dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi lemah.
Karena itu,sebut Jenggo, transparansi, verifikasi objektif, dan musyawarah yang melibatkan unsur masyarakat menjadi aspek penting untuk mencegah penetapan penerima yang tidak tepat sasaran sekaligus memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak terabaikan.(njh)