Bupati H Shalahuddin didampingi Sekda Muhlis, dan dihadiri unsur FKPD, dinas instansi terkait serta Camat se Barito Utara pimpin rakor dalam rangka pencegahan dan penanganan Karhutla di Kabupaten Barito Utara, di Aula Rapat Setda Lantai I, Kamis (17/9/2026) siang.(Jendelakalteng/Ist)
Muara Teweh , Jendela Kalteng
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Barito Utara mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kondisi tersebut semakin perlu diantisipasi menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Aula Setda Lantai I, Kamis (17/9/2026) siang.
Rakor membahas langkah penguatan kesiapsiagaan, pencegahan, deteksi dini hingga respons cepat terhadap potensi Karhutla. Dalam kegiatan tersebut disampaikan paparan dari BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan BMKG, serta laporan kondisi wilayah dari sembilan kecamatan.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan seluruh perangkat daerah dan unsur terkait harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering.
“Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Jangan sampai ketika api sudah membesar baru kita bergerak. Pencegahan, deteksi dini dan respons cepat harus menjadi perhatian bersama,” tegas Bupati.
Menurut Shalahuddin, penanganan Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD atau satu instansi tertentu. Dibutuhkan koordinasi dan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, aparat keamanan serta masyarakat.
“Kita harus bergerak bersama. Informasi dari lapangan harus cepat disampaikan dan segera ditindaklanjuti. Kalau ada titik atau potensi kebakaran, jangan menunggu menjadi besar,” katanya.
Dalam rakor tersebut, BMKG menyampaikan El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat berpengaruh terhadap kekeringan dan meningkatkan kerawanan terjadinya Karhutla.
Sementara itu, Dinas Kesehatan melaporkan kualitas udara saat ini telah masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena paparan asap Karhutla dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat.
Bupati meminta langkah perlindungan masyarakat turut menjadi prioritas apabila kualitas udara memburuk. “Kesehatan masyarakat harus kita utamakan. Pemantauan kualitas udara harus dilakukan dan masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas apabila kondisi udara membahayakan,” ujar Shalahuddin.
Ia juga meminta koordinasi antarinstansi terus diperkuat selama masa rawan Karhutla sehingga setiap perkembangan di lapangan dapat segera direspons. Status penanganan Karhutla diperkirakan meningkat dari siaga menjadi tanggap darurat mulai 18 September hingga 2 Oktober 2026, seiring perkembangan kondisi di wilayah Barito Utara. (Ist/njh/Lim)
