Bupati Barito Utara H Shalahuddin menyampaikan jawaban pemerintah menjawab pandangan fraksi terhadap RAPBD tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna IIMasa Sidang I Tahun 2025, Senin (24/11/2025).(Jendela Kalteng/ist)
Muara Teweh, Jendela Kalteng
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 memasuki tahap penting. Dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2025, Senin (24/11/2025), Bupati Barito Utara H Shalahuddin menegaskan arah kebijakan fiskal daerah yang menitikberatkan pada infrastruktur publik, peningkatan pelayanan, dan penguatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Hj Mery Rukaini dan dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, unsur FKPD, serta para kepala perangkat daerah.
Dalam tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi, Bupati menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pada APBD 2026, dengan alokasi mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah.
Anggaran ini diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan hingga ke desa.
Menanggapi perhatian fraksi terkait defisit, Bupati menyampaikan komitmen untuk menjaga disiplin fiskal. Ia menjelaskan bahwa belum dicantumkannya SiLPA dalam rancangan APBD 2026 disebabkan regulasi batas maksimal defisit dari pemerintah pusat yang masih menunggu diterbitkan.
Bupati menegaskan beberapa proyek prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, dan berbagai infrastruktur dasar yang dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan membuka peluang kerja baru.
Menjawab pandangan fraksi lain, pemerintah daerah memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital, optimalisasi pajak daerah, serta koordinasi lintas sektor. Bupati juga memastikan konsistensi alokasi pendidikan minimal 20 persen dan penguatan layanan kesehatan serta konektivitas wilayah.
Bupati Shalahuddin menutup penyampaiannya dengan menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD agar APBD 2026 tersusun lebih tepat sasaran.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Barito Utara berjalan transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan agar pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar hingga penetapan akhir. (Ist/Lim)
