Wakil Bupati Katingan, Firdaus.
KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menyatakan bahwa pihaknya akan fokus meningkatkan capaian Indeks Pencegahan Korupsi (Monitoring Center for Prevention/MCP) sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pernyataan ini disampaikan Firdaus menyusul pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan MCP yang diikuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan tersebut digelar secara daring bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) pada Rabu (17/9/2025) di Aula Inspektorat Kabupaten Katingan.
Dalam pemaparan yang disampaikan tim KPK-RI, diketahui bahwa capaian sementara MCP Kabupaten Katingan berada pada angka 24 persen. Angka tersebut, menurut Firdaus, bukanlah hasil akhir, melainkan menjadi bahan evaluasi penting untuk mendorong kinerja seluruh perangkat daerah agar lebih optimal dalam melengkapi dokumen dan memenuhi indikator penilaian MCP.
“Nilai 24 persen ini memang masih bersifat sementara. Justru ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih cepat dan lebih serius. Dengan kerja sama yang solid antar-OPD, saya yakin capaian MCP Katingan akan meningkat signifikan dalam waktu dekat,” ujar Firdaus, Kamis (18/9/2025).
Firdaus menekankan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab Inspektorat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintahan daerah. Ia menilai, komitmen kolektif lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di semua lini.
“Saya ingin Katingan dikenal sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Karena itu, saya minta setiap OPD memberikan perhatian serius terhadap penilaian MCP ini. Nilai tersebut bukan sekadar angka, tetapi gambaran nyata dari integritas kita sebagai penyelenggara pemerintahan dan wujud kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati juga berharap kegiatan koordinasi yang difasilitasi oleh KPK-RI dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga serta meningkatkan kesadaran seluruh aparatur terhadap pentingnya pencegahan korupsi sejak dini.
Menurutnya, perbaikan sistem tata kelola yang efektif tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai MCP, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
“Jika sistem kita semakin tertata dan transparan, otomatis pelayanan publik akan lebih cepat, tepat, dan dipercaya masyarakat. Itu yang kita kejar — bukan sekadar nilai, tapi perubahan nyata dalam budaya kerja pemerintahan,” pungkas Firdaus.
Dengan langkah-langkah evaluatif dan komitmen kuat dari seluruh unsur pemerintah daerah, Pemkab Katingan optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
(tr)
