Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Markurius Abednegoe, saat mengikuti rapat secara virtual melalui zoom dari Aula Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan.
KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menunjukkan keseriusannya dalam mendukung kebijakan nasional terkait pengendalian inflasi dan penyediaan perumahan rakyat. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, pada Selasa (19/8/2025).
Dalam rapat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Pemkab Katingan diwakili oleh Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Markurius Abednegoe. Kegiatan tersebut diikuti dari Aula Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan.
Dalam kesempatan itu, Markurius menyampaikan bahwa Pemkab Katingan berkomitmen mendukung langkah pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat program perumahan rakyat.
“Stabilitas harga kebutuhan pokok sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan. Di sisi lain, penyediaan rumah yang layak akan meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan sosial warga. Karena itu, Pemkab Katingan berkomitmen mendukung penuh kedua program strategis nasional ini,” ujar Markurius.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam upaya mengendalikan inflasi daerah, Pemkab Katingan terus melakukan langkah-langkah konkret dan terukur melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Beberapa di antaranya mencakup penguatan cadangan pangan daerah, pelaksanaan operasi pasar, serta sinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Sementara itu, untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, pemerintah daerah juga akan mendorong pembangunan perumahan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal, termasuk melalui penyediaan lahan, dukungan regulasi, serta kemudahan perizinan bagi pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Markurius menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan penyediaan rumah layak huni merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Katingan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami berharap langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Katingan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan daerah,” tutupnya.
(tr)
