Foto. Bupati Kapuas H.M.Wiyatno menghadiri kegiatan pembukaan Musrenbang Provinsi Kalteng tahun 2025 dalam rangka RKPD tahun 2026 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/4/2025). (Jendela Kalteng/hmskmf)
Palangka Raya,Jendela Kalteng
Bupati Kapuas H.M. Wiyatno menghadiri kegiatan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalteng tahun 2025 dalam rangka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/4/2025).
Kegiatan dibuka Gubernur Kalteng H.Agustiar Sabran didampingi Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo,dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Halluk, para anggota DPD RI dapil Kalteng, seluruh bupati/wali kota se- Kalteng, serta stakeholder dari berbagai sektor.
Agustiar dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan selaras dan terintegrasi di seluruh Wilayah Kalteng.
“Pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2026 bagian dari RPJMD 2025- 2029, yang disusun sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah Masa Jabatan 2025-2030,”ujar Agustiar.
Agustiar kemudian memaparkan visinya untuk lima tahun ke depan, yakni mengangkat harkat martabat khususnya masyarakat Dayak dan umumnya masyarakat Kalteng, dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Visi tersebut diturunkan ke dalam lima misi besar yang mencakup penguatan ekonomi daerah, pendidikan berbasis etika dan budaya, pembangunan infrastruktur berkeadilan, layanan kesehatan yang inklusif, serta pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan.
Dia juga menjabarkan pembagian wilayah pembangunan Kalteng dalam tiga zona, yaitu Timur, Tengah, dan Barat, masing-masing dengan tema dan potensi pembangunan yang berbeda, mulai dari hilirisasi energi dan pangan, pusat perdagangan dan riset, hingga kawasan industri dan konservasi berkelanjutan.
“Saya mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan semua pemangku kepentingan, agar program pembangunan tersebut dan pengelolaan SDA dapat kita laksanakan secara optimal dan berkelanjutan, untuk kesejahteraan masyarakat Bumi Tambun Bungai,”tegas Agustiar.(hmskmf/nh/Lim)
