Foto : Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Batara Siswandoyo.(Jendela Kalteng/Ist)
Muara Teweh,Jendela Kalteng
Langkah progresif kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Batara) dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah. Melalui Rapat Paripurna I Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Batara yang digelar di Gedung DPRD, Senin (23/2/2026),Pemkab resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Ranperda ini bukan sekedar dokumen administratif, melainkan strategi besar untuk memastikan masyarakat Batara tetap aman dari ancaman krisis pangan, terutama saat bencana alam, gangguan distribusi, hingga gejolak sosial-ekonomi.
Sebelumnya, Bupati Batara Shalahuddin, secara langsung memaparkan urgensi regulasi tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dukungan penuh datang dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Batara Siswandoyo. Ia menegaskan Ranperda ini merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan kondisi riil daerah saat ini.
“Regulasi ini akan menjadi fondasi hukum yang kuat dalam pengelolaan cadangan pangan daerah, sehingga pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Siswandoyo, Selasa (24/2/2026).
Ia menyoroti pentingnya cadangan pangan sebagai instrumen vital dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, khususnya ketika daerah dilanda bencana seperti banjir dan kebakaran lahan yang selama ini kerap mengganggu produksi serta distribusi pangan.
Lebih dari itu, keberadaan payung hukum yang jelas akan membuka ruang pengelolaan yang lebih optimal,mulai dari pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pengawasan. Tidak hanya itu, Ranperda ini juga diyakini mampu memperkuat sinergi lintas level pemerintahan, dari pusat hingga desa, dalam membangun sistem cadangan pangan yang terintegrasi.
“Cadangan pangan tidak hanya berfungsi saat darurat, tapi juga menjadi instrumen strategis untuk stabilisasi harga. Kita ingin melindungi petani saat panen raya agar harga tidak anjlok, sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.
Kabupaten Batara sendiri memiliki potensi besar di sektor pangan, mulai dari komoditas padi, jagung, ubi kayu, pisang, hingga perikanan air tawar yang menjadi tulang punggung ketersediaan pangan daerah.
Namun, di balik potensi tersebut, tantangan masih membayangi. Keterbatasan infrastruktur penyimpanan, fluktuasi harga, hingga akses distribusi ke wilayah terpencil menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa diabaikan.
Karena itu, melalui Ranperda ini, pemerintah berharap tata kelola cadangan pangan ke depan semakin solid dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
“Harapan kami, cadangan pangan di Barito Utara benar-benar mampu menjamin ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau hingga ke tingkat rumah tangga,” pungkas Siswandoyo.
Dengan langkah ini, Batara tak hanya bersiap menghadapi potensi krisis, tetapi juga menegaskan diri sebagai daerah yang serius membangun kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir.(Ist/nh/Lim)












