Foto. Disdik Batara menggelar kegiatan sosialisasi Dana BOSP Reguler tahun 2026 di gedung Balai Antang Muara Teweh, Sabtu (14/2/2026).(Jendela Kalteng/Ist)
Muara Teweh,Jendela Kalteng
Validitas data pendidikan menjadi sorotan serius di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Barito Utara (Batara). Kadisdik Batara, Syahmiluddin A Surapati, menegaskan pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan pendidikan daerah pada tahun 2027.
Penegasan itu disampaikan Syahmiluddin saat membuka kegiatan Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara yang digelar di Aula Gedung Balai Antang, Sabtu (14/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa hasil sinkronisasi data Dapodik menunjukkan masih terdapat sejumlah satuan pendidikan yang belum melakukan pembaruan data hingga batas akhir pada 31 Januari 2026.
“Kita harus memahami bahwa pembaruan data berikutnya baru akan dibuka kembali pada Agustus 2026. Artinya ada jeda sekitar enam bulan. Jika data tidak diperbarui dengan benar, kita akan mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan pembangunan pendidikan tahun 2027,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syahmiluddin memaparkan bahwa pihaknya telah mencermati berbagai usulan yang muncul dalam Musrenbang dari sembilan kecamatan dan membandingkannya dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan serta data yang tercatat dalam Dapodik.
Hasilnya cukup mengejutkan. Sejumlah usulan kegiatan ternyata sudah masuk dalam perencanaan sebelumnya, namun kembali muncul dalam daftar usulan baru. Bahkan, ada pula pengajuan pembangunan atau pengadaan fasilitas yang tidak sesuai dengan kondisi riil yang tercatat dalam sistem Dapodik.
“Di Dapodik tercatat bangunan sekolah sudah lengkap dan dalam kondisi baik. Tetapi dalam usulan manual justru diajukan pembangunan baru atau fasilitas tambahan. Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi dan introspeksi bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Dapodik merupakan data tunggal yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pendidikan. Karena itu, pembaruan data tidak boleh sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan harus mencerminkan kondisi riil di lapangan, termasuk data bangunan sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan.
Dalam kesempatan yang sama, Syahmiluddin juga menyoroti besarnya alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Batara pada tahun 2026 dalam struktur APBD daerah.
Untuk pembangunan infrastruktur, anggaran yang dikelola Dinas PUPR mencapai sekitar Rp1,2 triliun, sementara Dinas Pendidikan mengelola anggaran lebih dari Rp600 miliar.
“Ini angka yang sangat besar. Kita menjadi salah satu OPD dengan pengelolaan anggaran terbesar setelah PUPR. Ini tentu membanggakan, tetapi juga membawa tanggung jawab yang tidak ringan,” katanya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran besar tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala dinas maupun jajaran struktural saja. Dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen pendidikan, termasuk satuan pendidikan di daerah.
Menurutnya, kepercayaan besar yang diberikan pemerintah daerah bersama DPRD harus dijawab dengan kinerja nyata, perencanaan yang matang, serta pelaksanaan program yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Jika kita tidak mampu menunjukkan komitmen dan hasil kerja yang baik, bukan tidak mungkin kepercayaan itu akan berkurang. Dukungan yang hari ini besar bisa saja berubah,” tegasnya mengingatkan.
Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Batara untuk memperkuat komitmen bersama melalui penguatan data yang akurat, perencanaan yang terarah, serta pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab demi mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut.(Ist/nh/Lim)
