Foto. Wabup Barut Felix S Y Tingan membuka secara resmi konsultasi publik RIPPM PT Bharinto Ekatama (BEK), Kamis (16/10/2025).(Jendela Kalteng/Ist)
Muara Teweh,Jendela Kalteng
Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan tambang tidak boleh berhenti pada tataran administratif atau seremonial,tapi harus menyentuh langsung kebutuhan dan kesejahteraan warga di sekitar wilayah operasional.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati(Wabup) Barut Felix S Y. Tingan, saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Bharinto Ekatama (BEK) di Aula Setda Lantai I, Kamis (16/10/2025).
“Dokumen RIPPM ini tidak boleh hanya jadi formalitas pemenuhan kewajiban perusahaan. Harus menjadi peta jalan yang terukur, aplikatif, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Felix membacakan sambutan Bupati Barut Shalahuddin.
Acara itu dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Pemprov Kalteng, tokoh masyarakat, dan insan pers, yang bersama-sama diminta aktif memberikan masukan kritis terhadap rencana perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat.
Felix menyoroti pentingnya sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih atau sekadar “proyek laporan”, melainkan berorientasi hasil nyata dan jangka panjang.
“Keberhasilan program tidak bisa dicapai sepihak. Kolaborasi adalah kunci. Perusahaan harus hadir bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi juga mitra pembangunan daerah,tegas Felix.
Dalam sambutan tertulisnya itu, Shalahuddin juga mengingatkan bahwa sektor pertambangan memiliki tanggung jawab sosial besar, terlebih karena dampak operasionalnya langsung dirasakan masyarakat.
“Pertambangan bisa jadi penggerak ekonomi, tapi harus berpihak kepada rakyat. Hasilnya wajib dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama, bukan segelintir pihak,”ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dalam memfasilitasi ruang dialog terbuka seperti ini, dan berharap hasil forum bisa mendorong realisasi program yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Forum ini bukan hanya ruang diskusi. Ini momentum untuk membangun kepercayaan dan kerja sama yang nyata antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan,” pungkas Shalahuddin. (Ist/Njh/Lim)
