Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H Taufik Nugraha.
Muara Teweh, Jendela Kalteng
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha menyebutkan, Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga standar pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh sebab itu, Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendapat sorotan positif dari legislatif daerah. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penguatan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menyebut “Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Barito Utara beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab,” kata Taufik Nugraha, Sabtu (20/6/2026).
Opini WTP yang diserahkan BPK RI pada Jumat (19/6/2026) di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dinilai tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga mencerminkan penguatan sistem pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan daerah.
Taufik menilai, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, hingga penguatan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemkab Barito Utara.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai standar minimal yang harus terus dijaga dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Opini WTP harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik tersebut dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara konstruktif agar pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada jalur yang benar. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya.
Sebagai informasi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi dari BPK RI yang menunjukkan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Capaian ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. (Ist/Lim)
